| *Oleh: Dr. Muhammad Muandi, M.Pd* (Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN RM Said Surakarta) *Pengantar* Kerumitan dalam perencanaan pendidikan terletak pada kesenjangan antara *supply and demand*. Sisi *supply *lebih besar daripada *demand* lapangan kerja maupun yang wirausaha. Problem ini diupayakan untuk diurai melalui salah satu area kerangka kebijakan pendidikan Indonesia untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing Indonesia adalah industri dan pendidikan tingkat tinggi (Indrawati & Kuncoro, 2021). Industri dan pendidikan tinggi perlu dipersambungkan diantaranya melalui pengembangan jenis pendidikan vokasi. UU nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan jenis ini awalnya tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam merehabilitasi siswa dengan kesulitan akademik dalam pendidikan akademik di sejumlah negara di seluruh dunia (Masson, 2009). Walaupun sebenarnya arah awalnya sudah ada dengan pengenalan Pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan model ini menekankan bahwa kompetensi itu melekat pada semua bentuk pendidikan yang berbeda dengan arah kurikulum yang lebih individual pada siswa ataupun mahasiswa (van der Klink et al., 2007). Pendidikan berbasis kompetensi memang tidak identic dengan pendidikan vokasi. Hal ini dikarenakan cakupannya lebih luas dan merujuk pada: *Career education, Technical school, Apprentice training, Job training, dan Trade training* (Monarch, 2020). Pendidikan vokasi sangat luas yang program/kegiatannya bisa berbentuk: pendidikan karir, Sekolah Teknik, Pelatihan magang, Pelatihan kerja, serta Pelatihan perdagangan. Kualifikasinyapun juga beragam: sertifikat, diploma dan diploma lanjutan (The Good University Guide, 2022). *Vokasi dalam Konteks PTKI* Ada kerumitan tersendiri, kalau PTKI dikaitkan dengan pendidikan vokasi. Hal ini dikarenakan keilmuan Agama relative akademik dibandingkan muatan kejuruannya. Namun mendasarkan pernyataan Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi prioritas PTKI, yaitu: pembangunan laboratorium, gedung perpustakaan, dan bengkel kerja atau workshop (Diktis, 2022). Untuk pengembangan pendidikan vokasi, perlu mempelajari data berikut: Tabel 1. Jenis Perguruan Tinggi Tabel 1 menunjukkan bahwa perguruan tinggi berbentuk universitas bisa mengembangkan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Selama ini di PTKIN masih berfokus pada jenis pendidikan akademik dan belum mengembangkan pendidikan vokasi apalagi profesi. Pendidikan profesi sudah mulai dikembangkan pada program studi pendidikan yang mengembangkan pendidikan profesi guru (PPG). Jenis pendidikan profesi bisa dikembangkan dengan lembaga lain seperti pendidikan profesi Penasehat Hukum, Notariat, dan profesi lain berkait dengan hukum dan syari’ah. Begitupula profesi lain bisa bekerjasama dengan *Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga masing-masing program studi bisa mendapatkan lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi, minimal PTKIN sebagai Tempat Uji Kompetensi* (*TUK*). Program studi di PTKIN benar-benar harus menyiapkan laboratorium, dan bengkel kerja atau workshop sesuai ketentuan BNSP. *Vokasi dalam Konteks Kompetitor* Dalam penetapan PTKIN akan membuat pendidikan vokasi, maka diperlukan penelaahan competitor yang paling dekat dengan kampus berada. Lembaga ini memiliki competitor berikut ini. Tabel 2. Kompetitor PTKIN Berdasar Jenjang Pendidikan Tabel 2 menunjukkan bahwa, PTKIN bisa mengembangkan pendidikan vokasi antara tanpa gelar, Diploma 1 Diploma 2, atau Diploma 3 sehingga masa tempuhnya bisa berlandaskan pada table berikut. Tabel 3. Masa Tempuh Pendidikan Vokasi Masa tempuh bisa merujuk pada kursus/pelatihan 1 bulan – 12 bulan, atau diploma 1 atau diploma 2 sehingga bisa mentarget pada konsumen yang belum banyak dibidik oleh competitor. Namun competitor yang ada, tidak hanya didasarkan pada jangka waktu tempuh pendidikannya tetapi juga bidang kejuruannya. Tabel 4. Bidang Kejuruan Perguruan Tinggi Pendidikan vokasi bisa mengembangkan keilmuan social, humaniora, sain dan teknologi. Bicara sumber input mahasiswa kalau berbasis madrasah bisa mendasarkan pernyataan Dirjen Pendidikan Islam (Kemenko Perekonomian RI, 2019), yaitu: pendirian Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan, selain itu jumlah siswa lulusan sekolah menengah kejuruan yang masuk di PTKIN. Disamping itu mendasarkan data dari (Munadi, 2021), pendidikan vokasi di PTKI bisa mengembangkan kelanjutan pendidikan vokasi jenjang sekolah menengah/madrasah Aliyah, sebagai berikut. Tabel 5. Ragam Vokasi Yang Dikembangkan PTKIN Tabel 5 menunjukkan bahwa PTKI negeri dan swasta bisa mengembangkan ragam pendidikan vokasi sesuai dengan jenis ragam pendidiakn sebelumnya. Namun secara spesifik yang bisa dikembangkan bisa dilihat pada table berikut. Tabel 6. Ragam Pendidikan Vokasi dan kemungkinan Jenjangnya Merujuk pada table 6, PTKI harus melihat kekuatan sumber daya dosen terutama ketika membuka program Diploma 1 sampai 3 karena ketentuan akreditasi setiap program studi dengan jenjang tertentu harus memiliki dosen minimal 6 orang. Ini memperberat lembaga. Yang paling aman sebenarnya membuka program tanpa gelar dan tidak berjenjang namun tetap saja yang paling berat pada ketersediaan laboratorium, dan bengkel kerja atau workshop harus terpenuhi dan ideal dengan rasio jumlah mahasiswanya. Hal ini mengingat bahwa pendidikan jenis ini adalah vokasi yang lebih mementingkan penguasaan alat-alat praktek yang *up-to-date *sesuai perkembangan lapangan kerja. *Daftar Pustaka* Diktis. (2022). *Tahun 2023, SBSN PTKIN Fokus pada Penguatan Vokasi*. DIKTIS. http://diktis.kemenag.go.id/v1/berita/tahun-2023-sbsn-ptkin-fokus-pada-penguatan-vokasi Indrawati, S. M., & Kuncoro, A. (2021). Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia’s Vision For Human Capital Development In 2019–2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *57*(1), 29–59. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1909692 Kemenko Perekonomian RI. (2019). *Perkuat Mutu Pendidikan Vokasi di Madrasah, Kemenag Teken MoU dengan Kemenko Perekonomian*. Siaran Pers Bersama. https://ekon.go.id/publikasi/detail/1119/perkuat-mutu-pendidikan-vokasi-di-madrasahkemenag-teken-mou-dengan-kemenko-perekonomian Masson, J.-R. (2009). Vocational education and training and higher education in the transition countries. *European Journal of Vocational Training*, *1*(46), 89–113. Monarch. (2020). *Vocational vs higher education*. Monarch Institute. https://www.monarch.edu.au/blog/vocational-vs-higher-education/#:~:text=Both types of learning can,about practical job-specific skills. Munadi, M. (2021). *Ragam Madrasah : Peluang dan Tantangan*. UIN Raden Mas Said Official Website. https://iain-surakarta.ac.id/ragam-madrasah-peluang-dan-tantangan/ The Good University Guide. (2022). *Vocational or higher education?* The Good University Guide. https://www.gooduniversitiesguide.com.au/education-blogs/tertiary-study/vocational-or-higher-education van der Klink, M., Boon, J., & Schlusmans, K. (2007). Competences and vocational higher education: Now and in future. *European Journal of Vocational Training*, *40*(1), 67–82. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=31733933&site=ehost-live |
Indonesia
Inggris
Arab
China
Prancis
Jerman
Spanyol
Rusia
Thailand
Filipina